Sejarah Bank Indonesia yang harus diketahui

Sejarah Bank Indonesia

Sejarah Bank Indonesia

Sejarah Bank Indonesia ditulis ulang oleh admin

Sejarah Bank Indonesia dimulai dari 1828 De Javasche Bank milik Belanda yang ditugaskan sebagai bank sirkulasi disamping sebagai bank komersial. De javasche Bank menginduk De nederlansche Bank sebagai bank sirkulasi kemudian menjadi Bank Sentral kerajaan Belanda.

Berdasarkan UU De Javasche bankwet 1922 fungsinya menjaga kestabilan moneter dan menjada kesatuan sistem moneter antara hindia belanda dan Kerajaan Belanda dengan mempertahankan nilai tukar dalam paritas satu lawan satu

Sejarah Bank Indonesia pasca kemerdekaan

Pasca kemerdekaan dinasionalisasi berdasarkan UU no. 24 tahun 1951.

Menjadi bank Indonesia berdasarkan UU no.11 No. 1953 tentang UU pokok Bank Indonesia (menjadi dasar hukum pendirian BI)

Sebenarnya tahun 1945 telah dibentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia yang diharapkan akan berfungsi sebagai bank sirkulasi bagi Indonesia menggantikan De javasche bank.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.2 PRP tahun 1946 tgl 5 juli 1946 didirikan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bentuk dari yayasan, da diresmikan tgl 17 agustus 1946 oleh Wapres M. Hatta.

Fungsinya adalah sebagai bank Sirkulasi dan juga bank komersial, namun BNI ternyata lebih terkonsentrasi ke bank komersial

Ide pemberian fungsi bank sirkulasi ke BNI saat KMB denhaag ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian menetapkan De Javasche Bank sebagai bank sentral Indonesia dan BNI sebagai bank pembangunan. (ada aspek politis dan ekonomis yang menguntungkan pemerintahan  Belanda karena belanda masih bisa mengontrol terhadapa manajemen De Javasche Bank). Namun disisi lain De Javasche bank juga sudah mempunyai jaringan dan operasional lokal dan internasional.

Sejarah Bank Indonesia : Sistem Bank Tunggal

Bank Tunggal pernah dilakukan di Indonesia berdasarkan penetapan presiden RI no.8 thn 1965 : bank umum negara dan bank tabungan negara secara bertahap diintegrasikan ke dalam bank sentral

Dengan PenPres no. 9, no. 10, no. 11, dan no. 13 thn 1965 berturut-turut : bank koperasi, tani dan nelayan; bank umum negara; bank tabungan negara; dan BNI 1946 diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dan kemudian diintegrasikan ke dalam Bank Negara Indonesia.

Tidak semua Bank bergabung, BDN dan Bapindo memilih untuk beroperasi di luar sistem Bank Tunggal.

17 agustus 1965 bank-bank tersebut beroperasi dengan nama:

  1. BNI – unit I (Bank Indonesia)
  2. BNI – unit II (Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan)
  3. BNI – unit III (Bank Negara Indonesia 1946)
  4. BNI – unit IV (bank Umum Negara)
  5. BNI – unit V (Bank Tabungan Negara)

Sejarah Bank Indonesia

Aturan di restrukturisasi dngan UU no. 14 tahun 1967 tentang POKOK-POKOK PERBANKAN dan beberapa UU penataan kembali :

  1. UU no. 13 tahun 1968 mengenai Bank Sentral menggantikan UU no.11 thn 1953 è menggantikan fungsi BNI unit I menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia
  2. UU no. 27 tahun 1968 mengenai BNI 1946 menggantikan BNI – unit III
  3. UU no. 18 tahun 1968 mengenai BDN
  4. UU no. 19 tahun 1968 mengenai BBD menggantikan BNI unit IV
  5. UU no. 20 tahun 1968 mengenai BTN menggantikan BNI unit V
  6. UU no. 21 tahun 1968 mengenai BRI menampung BNI unit II
  7. UU no. 22 tahun 1968 mengenai Bank Eksim menampung BNI Unit II (Eksim)

Sejarah Bank Indonesia

Berdasarkan UU no. 13 tahun 1968 mengenai Bank Sentral dan melepaskan fungsi dualitis sebagai bank komersial.

Fungsi BI menurut UU tsb:

  1. mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah
  2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja (agent of development)
  3. Bankers’ bank dan lender of the last resort
  4. Membina dan mengawasi bank dan urusan kredit

Dan supaya lebih fokus, maka masing-masing bank diberikan prioritas untuk melaksanakan pembiayaan di sektor-sektor:

  1. BNI 1946 menangani industri
  2. BRI menangani koperasi, tani, dan nelayan
  3. BBD menangani perkebunan dan kehutanan
  4. BDN menangani pertambangan
  5. Bank Eksim menangani sektor produksi pengolahan dan pemasaran bahan-bahan ekspor

 Sejarah Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai Badan Hukum

Ps. 4 ayat 3 UU no.23 thn 1999 sebagaimana diubah dengan UU no.3 tahun 2004 è menjelaskan BI sebagai badan hukum. Penegasan ini diperlukan agar terdapat kejelasan wewenang BI dalam mengelola kekekayaan sendiri yang terlepas dari APBN.

Sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Dasar Hukum:

Berdasarkan UU no.23 tahun 1999 Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan tidak melakukan fungsi intermediasi.

Sejarah Bank Indonesia : Visi dan Misi Bank Indonesia

Visi : Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets.

Misi:

  1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
  2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
  3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
  4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
  1. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
  2. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
  3. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

Nilai-Nilai Strategis

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (trust and integrity); (ii) profesionalisme (professionalism); (iii) keunggulan (excellence); (iv) mengutamakan kepentingan umum (public interest); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (coordination and teamwork) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

Sejarah Bank Indonesia : 5 peran BI dalam menjaga SSK :

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.  Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.

Kerangka Flexible ITF dibangun berdasarkan 5 (lima) elemen pokok.

Pertama, inflasi tetap merupakan target utama kebijakan moneter.

Kedua, pengintegrasian kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas makroekonomi.

Ketiga, penguatan kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.

Keempat, penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik untuk pengendalian inflasi maupun stabilitas sistem keuangan.

Kelima, penguatan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang  bersifat real timeatau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan  melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR,  Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Sejarah Bank Indonesia : Tugas menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter:

BI berwenang untuk :

  1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi
  2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara tapi tidak terbatas pada:
    1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah mau pun valas
    2. Penetapan tingkat diskonto
    3. Penetapan cadangan wajib minimum
    4. Pengaturan kredit atau pembiayaan
  3. Memberikan kredit atau pembiayaan untuk jangka waktu 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank
  4.  memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, yang pendanaannya menjadi beban pemerintah
  5. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan

                Kebijakan Sistem Nilai tukar berupa:

  • Sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing
  • Sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar
  • Sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta pita intervensi
  1. Mengelola cadangan devisa, dalam hubungan ini BI dapat menerima pinjaman luar negeri

Pengelolaan cadangan devisa

Cadangan devisa adalah : cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia dan tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia yang antara lain emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valutas asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional.

Pengelolaan cadangan devisad dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa, yaitu: menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka.

3 asas utama dengan skala prioritas dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa:

  1. Likuiditas
  2. Security
  3. profitability

Tugas mengatur dan Menjaga Kelancaran sistem pembayaran

BI berwenang:

  1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan ijin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
  2. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
  3. Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing
  4. Menetapkan macam, harga, ciri, uang yang akan dikeluarka, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah
  5. Mengeluarkan dan mengedarkan rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran.

Sistem kliring di point.c adalah alat pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank mau pun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu. Warkat/data keuangan tertentu adalah alat pembayaran non tunai yang diatur dalam UU.

Pengaturan sistem kliring lintas negara mencakup:

  1. Penetapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau bank-bank lain dalam keanggotaan pada sistem kliring yang bersifat regional atau internasional
  2. Pengaturan mengenai kesepakatan antar bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penyelenggara lembaga sistem pembayaran dengan bank sentral, dan atau lembagaga penyelenggara sistem pembayaran negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kliring dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank

Aspek-aspek Independensi Bank Indonesia

Independensi Bank Indonesia dilihat dari beberapa aspek:

Yuridis; UU no.23 tahun 1999 diubah menjadi UU no.3 tahun 2004

Personalia; pengangkatan anggota dewan Gubernur oleh Presiden selaku kepala negara dan disetujui oleh DPR.

Anggota dewan Gubernur tidak dapat diberhentkan selama masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan :

  1. Mengundurkan diri
  2. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
  3. Tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
  4. Dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor, atau
  5. Berhalangan tetap yaitu meninggal dunia, cacat fisik dan atau cacat mental yang tidak memungkinkan ybs untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia

Aspek-aspek Independensi Bank Indonesia

Independensi Bank Indonesia dilihat dari beberapa aspek:

  1. Institusi; secara struktural  BI berada di luar pemerintah dan bebas campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya
  2. Tujuan; fokus kepada mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada laju inflasi yang rendah dan kestabilan nilai tukar.
  3. Tugas; dalam melaksanakan tugasnya BI wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun
  4. Manajemen; BI dipimpin oleh Dewan Gubernur  yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam menjalakan organisasi
  5. Anggaran; Anggaran ditetapkan oleh Dewan Gubernur, dan harus disampaikan kepada DPR untuk memantau pengelolaan, serta ke Pemerintah sebagai bahan informasi berkaitan surplus – defisit  anggaran
  6. Transparansi; pertanggungjawaban ke publik mempberikan informasi secara terbuka, dan menyampaikan laporan keuangan tahunan ke publik melalui media massa

Dewan Gubernur

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.

Sejarah Bank Indonesia

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan  rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. (vide Pasal 41 UU No.3 Tahun 2004 yang mengubah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap.

Sejarah Bank Indonesia : Badan Supervisi Bank Indonesia

Sejarah Bank Indonesia

BSBI melaksanakan telaahan atas :

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) :

Laporan Keuangan Tahunan BI yang telah di audit oleh BPK dan telah disampaikan kepada Komisi DPR-RI yang membidangi BI (Komisi XI), meliputi: neraca dan laporan surplus /defisit beserta lampirannya.

Laporan neraca singkat Mingguan BI, Laporan Keuangan Interim BI, Laporan surplus Defisit bulanan pada posisi bulan/tahun berjalan beserta dokumen pendukungnya.

Anggaran Operasional Bank Indonesia :

Rencana Anggaran Operasional Tahunan BI (RATBI) yang telah disampaikan BI kepada Komisi XI DPR-RI, dan selanjutnya Komisi XI DPR-RI meminta BSBI untuk menelaahnya.

Anggaran Kegiatan Operasional Tahunan yang telah mendapatkan persetujuan Komisi XI DPR-RI, dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Operasional BI yang disampaikan kepada Komisi XI DPR-RI secara Triwulanan.

Investasi Bank Indonesia :

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Investasi BI dalam Aktiva Tetap (gedung, tanah, kendaraan, dsb) dan Aktiva Tidak Berwujud (Teknologi Informasi) untuk mendukung kegiatan operasional, dan telah dilaporkan kepada Komisi XI DPR-RI secara Triwulanan .*)

Prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI (Good Governance) :

Prosedur yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam ketentuan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) dan Surat Edaran (SE) terkait Manajemen Intern Bank Indonesia.

Penerapan Good Governance atas prosedur pengambilan keputusan dalam rangka pengadaan barang dan jasa (aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud) BI.

BSBI melakukan telaahan lainnya yang ditugaskan oleh Komisi XI DPR-RI

Hubungan BI dengan Pemerintah :

Hubungan Keuangan

Dalam hal hubungan keuangan dengan Pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.

Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada Pemerintah guna mengatasi deficit spending – yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama – kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.

Hubungan BI dengan Pemerintah :

Hubungan Keuangan

Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.

bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada Pemerintah guna mengatasi deficit spending – yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama – kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.

Hubungan BI dengan Pemerintah :

Independensi dalam Interdependensi

Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing.

Kerjasama BI dengan Lembaga Lain

  • Departemen Keuangan (MoU tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia, MoU tentang BI sebagai Process Agent di bidang pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah, SKB tentang Penatausahaan Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penyehatan perbankan)
  • Kejaksaan Agung & Kepolisian Negara : SKB tentang kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan
  • Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara : MoU tentang Pemberantasan uang palsu
  • Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM : MoU bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
  • Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun) : MoU tentang Penyusunan Master Repurchase Agreement (MRA)
  • Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara

sejarah Bank Indonesia

Sumber Sejarah Bank Indonesia : MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN – kebijakan moneter dan perbankan. Dahlan Siamat

                http://www.bi.go.id

About Arief B. Muttaqien 79 Articles
orang biasa, yang biasa saja, biasa jalan-jalan, biasa makan..pokoknya biasa lahh.. tapi tetap LUAR BIASAAA

1 Trackback / Pingback

  1. Manajemen Lembaga Keuangan dan Pasar Modal - ABM idea

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*